Pengurusan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanam modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal diwilayah negara Republik Indonesia.

Dokumen pendukung permohonan:

1. Bukti diri pemohon :

a. Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/ BUMD, CV, Fa; atau

b. Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; atau

c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.

2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.

4. Uraian Rencana Kegiatan :

a. Uraian Proses Produksi yang dilengkapi dengan alir proses (Flow Chart), serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau

b. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.

5. Untuk persyaratan No. 5 a, b, c akan di koordinasikan oleh BKPM dengan instansi terkait

a. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.

b. Khusus sektor pertambangan yang merupakan kegiatan ekstraksi, sektor energi, sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor perikanan harus dapat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.

c. Khusus untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota setempat.

6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :

a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.

b. Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.

7. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

Proses pengurusan:

1. Pemeriksaan dan persiapan permohonan MODEL I / PMDN

2. Pengajuan dan monitor permohonan

3. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

4. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris

5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

6. NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak

7. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

8. SPPKP – Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

9. TDP – Tanda Daftar Perusahaan
Surat Persetujuan (SP) PMDN
Persyaratan :

1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT. BUMN/BUMD, CV, Fa, atau fotocopy Anggaran Dasar bagi Usaha Koperasi, atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.

2. Fotocopy NPWP

3. Proses dan Flowchart uraian proses produksi/kegiatan usaha.

4. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.